Demokrasi Sistem Kufur- Haram mengambil, Menerapkan dan Menyebarluaskannya

Menguji Sistem Demokrasi

 Apa yang disebut dengan sistem demokrasi, dengan segala nilai-nilai yang dianggap baik oleh pengikutnya, tentunya sangat penting dikritisi; baik dalam tataran konsep maupun realita praktiknya dalam sistem pemerintahan. Dari sana diharapkan muncul kesadaran baru bagi kaum Muslim tentang kebobrokan sistem kufur ini. Mereka juga bisa berhenti untuk bermimpi dengan harapan-harapan palsu yang ditawarkan sistem ini. Lebih penting lagi, mereka terhindar dari murka Allah Swt. Sebab, saat mereka berpegang dengan demokrasi yang intinya kedaulatan di tangan rakyat, mereka telah menjadikan tuhan baru sebagai tandingan bagi Allah, yakni suara yang mengatasnamakan rakyat.

(1) Demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.    

Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. (Apakah Demokrasi Itu? United States Information Agency, hlm. 4). Namun, benarkah realitanya seperti itu?

Faktanya, para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara demokrasi seperti AS dan Inggris sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis (pemilik modal, konglomerat). Para kapitalis raksasa inilah yang mendudukkan mereka ke berbagai posisi pemerintahan atau lembaga-lembaga perwakilan, dengan harapan, mereka dapat merealisasikan kepentingan kaum kapitalis tersebut. Kaum kapatalis pulalah yang membiayai para politisi, mulai dari kampanye sampai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen. Wajar kalau mereka memiliki pengaruh besar terhadap para politisi baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Di Inggris, sebagian besar anggota parlemen ini mewakili para penguasa, pemilik tanah, serta golongan bangsawan aristokrat.

Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Clfrede Pareto, dan Robert Michels cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya, yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lain. Seperti di Indonesia, mayoritas kaum Muslim Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan (power) dan pemilikan modal (kapital).

Kritik yang sama muncul dari C. Wright Mills yang memokuskan penelitiannya pada persoalan elit politik. Berdasarkan penelitiannya pada sebuah kota kecil di AS, dia melihat bahwa meskipun pemilu dilakukan secara demokratis, ternyata elit penguasa yang ada selalu datang dari kelompok yang sama. Kelompok ini merupakan kelompok elit di daerah tersebut yang menguasai jabatan-jabatan negara, militer, dan posisi kunci perekonomian. Merekapun datang dari keluarga-keluarga kaya di daerah tersebut, yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah elit yang sama. Memang, secara ide, demokrasi sering menyatakan bahwa semua orang bisa menempati jabatan negara, militer, atau memegang posisi bisnis kelas atas. Akan tetapi, dalam kenyataannya, jabatan-jabatan itu diduduki oleh kelompok-kelompok tertentu.

Pendukung demokrasi sangat bangga dengan menyatakan bahwa dalam demokrasi setiap keputusan yang diambil adalah suara mayoritas rakyat. Namun, kenyataannya tidaklah begitu. Tetap saja keputusan diambil oleh selompok orang yang berkuasa, yang memiliki modal besar, kelompok berpengaruh dari keluarga bangsawan, atau dari militer.

Dalam sistem kapitalis, kekuatan pemilik modal menjadi faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, bukan rakyat secara keseluruhan. Merekalah yang banyak mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen atau pemerintahan. Ini tidak aneh, karena dalam sistem kapitalis, calon anggota parlemen haruslah memiliki modal yang besar untuk mencalonkan diri. Karena itu, kalau dia sendiri bukan pengusaha kaya, dia akan dicalonkan atau disponsori oleh para pengusaha kaya, sehingga politik uang sangat sering terjadi. Bisa disebut hampir mustahil, kalau ada orang bisa mencalonkan diri menjadi presiden atau anggota parlemen kalau tidak memiliki modal.

Karena itu, keputusan yang diambil oleh parlemen pastilah sangat memihak pemilik modal besar tersebut. Dilegalisasinya serangan AS ke Irak oleh Parlemen Negara Paman Sam tersebut tidak bisa dilepaskan dari besarnya kepentingan ekonomi para pengusaha minyak AS terhadap Irak yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar setelah Saudi Arabia.

Dalam sejarah Inggris, PM Anthony Eden, misalnya, bahkan pernah mengumumkan perang terhadap Mesir dalam Krisis Suez tanpa terlebih dulu meminta persetujuan parlemen. Demikian juga serangan AS terhadap negara-negara lain seperti Irak, Afganistan, Sudan, Libya, Somalia; sering tanpa terlebih dulu disetujui oleh anggota parlemen. Dalam pembuatan UU, sebenarnya anggota parlemen lebih sering sebatas menngesahkan rancangan UU yang dibuat oleh eksekutif (presiden atau perdana menteri).

Memang, dalam kenyataannya, sulit untuk membuat keputusan dengan terlebih dulu mendapat persetujuan rakyat. Bisa disebut, klaim ‘suara anggota parlemen adalah cerminan suara rakyat’ hanyalah mitos. Seharusnya, kalau prinsip ini benar-benar dilaksakan, setiap kali parlemen akan menghasilkan sebuah UU atau kebijakan, mereka bertanya dulu kepada rakyat, bagaimana pendapat mereka. Terang saja, cara seperti ini sangat sulit, untuk tidak dikatakan utopis. Apalagi, kalau negara tersebut memiliki jumlah penduduk yang sangat besar seperti AS dan Indonesia.

Klaim demokrasi yang lain, pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan rakyat. Anggapan ini, selain keliru, juga utopis. Pada praktiknya, tidak mungkin seluruh rakyat memerintah. Tetap saja yang menjalankan pemerintahan adalah elit penguasa yang berasal dari pemilik modal kuat atau pengendali kekuatan militer.

(2) Demokrasi dan kebebasan.

Bagi para pendukung demokrasi, kebebasan berpendapat dianggap sebagai salah satu nilai unggul dan luhur dari demokrasi. Kenyataannya tidaklah seperti itu. Tetap saja, dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat dibatasi oleh demokrasi itu sendiri. Artinya, pendapat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi atau akan menghancurkan sistem demokrasi tetap saja dilarang. Organisasi atau partai politik yang dibebaskan adalah juga yang sejalan dengan demokrasi. Kalau tidak, mereka tetap saja dilarang.

Sebenarnya dalam sistem apapun, wajar jika sebuah sistem politik memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar, apalagi sampai menghancurkan sistem politik itu. Namun curangnya, pendukung demokrasi, sering mengklaim bahwa hanya sistemnya yang membolehkan kebebasan berpendapat, sementara sistem ideologi lain tidak. Padahal dalam kenyataannya, sistem demokrasi pun memberikan batasan tentang kebebasan berpendapat ini.

Tidak mengherankan kalau negara yang dikenal ‘demokratis’, bahkan mahagurunya demokrasi, melarang sejumlah hal atas nama demokrasi. Di Prancis dan beberapa negara lainya di Eropa, jilbab dilarang atau paling tidak dihambat pemakainnya atas nama sekularisme (yang merupakan asas dari sistem demokrasi). Kelompok-kelompok Islam, juga atas nama demokrasi, sering dilarang dengan alasan mengancam sekularisme. Untuk memperkuat tuduhan tersebut, kelompok Islam yang dianggap bertentangan dengan sekularisme kemudian dikaitkan dengan tindakan terorisme.

Atas nama perang melawan terorisme, kebebasan media masa dihambat, baik oleh negara ataupun oleh kesadaran media itu sendiri. Terbukti, banyak berita yang diplintir untuk kepentingan AS dalam Perang Irak, sementara berita yang dianggap mengancam kepentingan AS disensor. Larangan terhadap stasiun Aljazeera di Irak oleh pemerintah sementara Irak bentukan AS (jadi pasti di bawah tekanan AS) merupakan praktik lain dari kebohongan kebebasan demokrasi.

Fakta lain, kekhawatiran munculnya sistem Islam telah mendorong penguasa sekular dan militer memberangus dan membatalkan kemenangan FIS di Aljazair—sebuah tindakan yang jelas-jelas tidak demokratis. Namun, negara-negara demokrasi seperti Prancis, Inggris, dan AS diam terhadap persoalan ini. Sebab, sistem Islam akan membuat negara-negara imperialis kehilangan kontrol terhadap negara bekas jajahannya itu.

Barat pada umumnya, khususnya AS, juga memuji-muji Turki sebagai model pemerintah ideal bagi umat Islam. Turki dianggap telah mempraktikkan demokrasi Islam. Padahal, di Turki, memakai kerudung saja dilarang dengan alasan bertentangan dengan prinsip sekularisme. Partai Raffah, yang sebenarnya sudah mengakui sekularisme Turki, juga terus ditekan, dan bahkan dibubarkan; lagi-lagi karena dianggap membahayakan sekularisme.

(3) Demokrasi dan kesejahteraan.

Banyak penganut sekularisme memandang bahwa demokrasi akan membawa kesejahteraan bagi dunia. Hal ini sering dipropagandakan oleh negara-negara Barat kepada Dunia Ketiga supaya mereka mau dan setia menerapkan sistem demokrasi, tentu saja termasuk Dunia Islam.

Namun, apa kenyataannya? Sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh negara-negara kapitalis hanyalah memakmurkan dunia Barat saja atau negara-negara boneka Barat yang menjadi agen kapitalisme Barat seperti Jepang dan Singapura. Sebaliknya, Dunia Ketiga tetap saja menderita. Lihat saja, saat dunia dipimpin dan dikendalikan oleh negara-negara kapitalis penjajah, Dunia Ketiga semakin tidak sejahtera.

Badan pangan dunia (FAO), dalam World Food Summit pada 2002, menyatakan bahwa 817 juta penduduk dunia terancam kelaparan, dan setiap 2 detik satu orang meninggal dunia akibat kelaparan. Kemiskinan terbesar ada di negara-negara Afrika (Sebaliknya, pada saat yang sama penduduk negara-negara maju sibuk melawan kegemukan). Padahal, sebenarnya hanya diperlukan dana sebesar 13 miliar dolar AS untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sanitasi di seluruh dunia. Jumlah itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan pengeluaran pertahun orang-orang di Amerika dan Uni Eropa untuk membeli parfum mereka (Ignacio Ramonet, The Politics of Hunger, Le Monde Diplomatique, November 1998). Walhasil, pangkal kemiskinan di dunia tidak lain adalah sistem Kapitalisme internasional yang dipraktikkan saat ini oleh negara-negara maju yang mengklaim sebagai negara paling demokratis di dunia.

Sementara itu, kesejahteraan yang dialami negara-negara maju sebetulnya bukan karena faktor demokrasinya, tetapi karena ekploitasi mereka terhadap dunia lain. Sebab, sudah merupakan sifat dari ideologi Kapitalisme untuk menjajah dan mengeksploitasi kekayaan negara-negara lain secara rakus. Dengan itulah Kapitalisme tumbuh di dunia. Mereka merampok dan memiskinkan Dunia Ketiga secara sistematis lewat berbagai cara seperti krisis moneter, privatisasi, pasar bebas, pemberian utang, standarisasi mata uang dolar, dan mekanisme perampokan lainnya.

Demokrasi sering dimanfaatkan oleh negara-negara imperialis untuk kepentingan penjajahan ekonomi mereka. Artinya, sebuah negara yang dijadikan target untuk dieksploitasi sering dicap sebagai pelanggar demokrasi dan HAM. Itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh mereka untuk menyerang negara tersebut, mengintervensinya, atau memboikot ekonominya. Lihat saja bagaimana Irak yang kaya dengan minyak dijajah oleh AS dengan alasan demokratisasi. Beberapa negara, seperti Cina, sering dikenakan sanksi ekonomi, juga dengan memunculkan alasan melanggar demokrasi dan HAM. Sebaliknya, negara-negara yang jelas-jelas tidak demokratis seperti Saudi Arabia, Kuwait, atau Bahrain tetap dipelihara oleh AS. Sebab, AS mempunyai kepentingan minyak di negara-negara tersebut.

Tidak adanya relevansi antara demokrasi dan kesejahteraan bisa dibuktikan. Beberapa negara Dunia Ketiga yang dikenal paling demokratis, seperti India atau Filipina, ternyata bukanlah negara sejahtera. Penduduknya juga banyak hidup dalam penderitaan. Indonesia, yang sering dipuji lebih demokratis pada masa reformasi, mayoritas rakyatnya juga jauh dari sejahtera. Sebaliknya, banyak negara yang dikenal tidak demokratis justru kaya seperti Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, atau Brunei. Di sini jelas, demokrasi bukanlah faktor kunci sejahtera-tidaknya sebuah negara.

(4) Demokrasi dan stabilitas.

Mitos lain adalah demokrasi akan menciptakan stabilitas. Dalam banyak kasus, yang terjadi justru sebaliknya. Kran demokrasi yang diperluas ternyata menimbulkan banyak konflik di tengah masyarakat. Secara konseptual, hubungan konflik dan demokrasi bisa dirujuk pada ide utama demokrasi, yakni kebebasan atau kemerdekaan. Ketika pintu demokrasi dibuka, banyak pihak kemudian menuntut kebebasan dan kemerdekaan; biasanya atas nama bangsa, suku, kelompok. Muncullah konflik antar pihak yang bersinggungan kepentingan atas nama bangsa, suku, atau kelompoknya. Muncul pula perdebatan batasan wilayah dan kekuasaan masing-masing. Bersamaan dengan itu, muncul persaingan internal elit politik yang ingin muncul sebagai penguasa baru. Contoh nyata dalam hal ini adalah Indonesia. Masa reformasi ditandai dengan meningkatnya konflik di beberapa tempat, seperti Timor Timur (yang kemudian lepas), Aceh,Maluku, dan Papua. Konflik ini sebagian besar dipicu oleh isu keinginan untuk memisahkan diri (disintegrasi) dengan alasan kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri sebagai bagian dari asas kebebasan—sebagai pilar utama demokrasi.

Pemilihan kepala daerah yang sering kisruh di beberapa tempat juga merupakan hasil dari demokrasi. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, kepala daerah ditentukan oleh Presiden. Atas nama aspirasi masyarakat daerah, kepala daerah kemudian dipilih oleh DPRD masing-masing, yang kemudian menyulut berbagai konflik horisontal antar masyarakat.

Hal yang sama tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi wilayah dunia yang lain. Demokrasi kemudian memunculkan fanatisme nasionalisme atas nama bangsa, suku, kelompok. Disintegrasi negeri-negeri eks komunis, seperti Soviet dan Yugoslavia, sebelumnya diyakini sebagai cahaya terang demokrasi. Kenyataannya, disintegrasi menimbulkan konflik yang berlarut-larut hingga kini, dengan korban manusia yang tidak sedikit. Konflik antar etnis pun terjadi, masing-masing dengan alasan yang sama: kemerdekaan bangsa. Belum lagi, kalau kita membicarakan korban-korban perang atas nama demokrasi yang disulut oleh negara AS. Apa yang terjadi di Irak merupakan contoh yang jelas. Tawaran demokrasi AS ternyata menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Irak hingga kini. Perang atas nama demokrasi ini telah menimbulkan puluhan ribu korban manusia. Inikah yang disebut dengan stabilitas?

(5) Demokrasi dan kemajuan.

Pidato Bush yang menyatakan bahwa tanpa demokrasi Timur Tengah akan menjadi stagnan (jumud)—seakan-akan kemajuan ditentukan oleh apakah negara itu menganut sistem demokrasi atau tidak—patut dikritisi. Argumentasi yang sering dilontarkan, demokrasi menjamin kebebasan, sementara kebebasan adalah syarat bagi kemajuan. Dengan kata lain, reason (akal) bisa produktif karena adanya freedom (kebebasan), baik freedom of thinking (kebebasan berpikir) maupun freedom of speech (kebebasan berbicara), dan keduanya itu hanya ada dalam sistem demokrasi. Karena itu, demokrasi mutlak harus diperjuangkan.

Benarkah dengan kebebasan akan diperoleh kemajuan intelektual? Tentu saja tidak sesederhana itu. Rusia pada masa kejayaan Komunisme meraih kemajuan di bidang sains dan teknologi. Mereka mampu menciptakan teknologi canggih hingga ke teknologi ruang angkasa. Padahal Komunisme sering diklaim memberangus kebebasan.

Bandingkan pula dengan masa kejayaan Islam, yang jelas bukan berdasarkan sistem demokrasi. Betapa banyak karya intelektual yang dihasilkan oleh para pemikir Islam saat itu. Jutaan karya intelektual dihasilkan oleh para ulama besar seperti an-Nawawi, Ibn Taimiyah, Ibn hajar al-Asqalani, dan lainnya. Dunia Islam pun dipenuhi dengan penemuan-penemuan baru di bidang sains dan teknologi, yang diakui oleh banyak pihak. Bandingkan dengan sekarang. Sebaliknyalah yang terjadi, negeri-negeri Islam yang sebagian besar menganut sistem demokrasi mundur dalam bidang sains dan teknologi. Lihat pula intelektualitas para penyeru kebebasan di negeri Islam, berapa banyak dan bagaimana mutu tulisan mereka dibandingkan dengan ulama-ulama Islam terdahulu.

Jadi, persoalannya bukanlah masalah kebebasan atau tidak, tetapi apakah masyarakat itu memiliki kebiasan berpikir yang produktif atau tidak. Berpikir produktif sendiri merupakan hasil dari kebangkitan berpikir yang didasarkan pada ideologi (mabda’) tertentu. Jadi, lepas sahih atau tidak, ideologi yang dianut oleh suatu bangsa atau masyarakat akan mendorong produktivitas berpikir bangsa tersebut. Sebab, karakter dasar dari ideologi adalah senantiasa ingin memecahkan persoalan manusia secara menyeluruh, sekaligus mempertahankan dan menyebarkan ideologinya. Semua itu membutuhkan berpikir yang produktif.

Demokrasi: Alat Penjajahan Barat

Propaganda demokratisasi di negeri-negeri Islam pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara-negara kapitalis penjajah. Sebab, tujuan dari politik luar negeri dari negara-negara kapitalis itu memang menyebarkan ideologi Kapitalisme mereka, dengan demokrasi sebagai derivatnya. Tersebarnya nilai-nilai Kapitalisme di dunia ini akan menguntungkan negara-negara kapitalis; mereka akan tetap dapat mempertahankan penjajahannya atas negeri-negeri Islam.

Demokrasi digunakan untuk menjauhkan kaum Muslim dari sistem Islam yang bersumber dari Allah Swt. Sebab, demokrasi menyerahkan kedaulatan ke tangan manusia, sementara dalam Islam kedaulatan ada di tangan Allah Swt. Demokrasi pun digunakan untuk memerangi kaum Muslim. Atas nama menegakkan demokrasi dan memerangi terorisme, negeri-negeri Islam diserang dan dijajah, seperti yang terjadi di Irak dan Afganistan.

Untuk menyebarluaskan demokrasi itu, negara-negara kapitalis melakukan berbagai penipuan dan kebohongan. Ide demokrasi pun dikemas sedemikian rupa sehingga tampak bagus dan memberikan harapan kepada kaum Muslim. Alih-alih memberikan solusi terhadap persoalan kaum Muslim, sistem demokrasi justru memperparah kondisi kaum Muslim. Penyebab persoalan kaum Muslim justru adalah penerapan sistem demokrasi yang membuat mereka jauh dari aturan-aturan Allah. Padahal, hanya dengan penerapan aturan Islamlah kaum Muslim terbebas dari berbagai persoalan dan penjajahan. (FARID WADJDI)

Adaptasi dari kitab "Demokrasi Sistem Kufur- Haram mengambil, Menerapkan dan Menyebarluaskannya"- Syikeh Abdul Qadim Zallum (Amir kedua Hizb Tahrir)

Dawlah Islam Yang Hakiki- KHILAFAH

     Untuk mengkaji "negara Islam" sebagai wacana politik dan kenegaraan dalam perspektif Islam, maka perlu mengkaji beberapa persoalan penting yang berkenaan dengan sejarah penggunaan istilah "Negara Islam" dalam wacana pemikiran Islam. Penggunaan istilah dawlah, dawlah Islamiah, al khilafah, darl al-Islam dan Bilad Islamiah sering digunakan untuk merujuk makna yang sama. Penulisan ini cuba merungkiakan Hakikat "Negara Islam" yang sebenar ketika muncul tuduhan istilah dawlah tidak ada dalam al-Quran dan Sunnah dan ada pula pihak yang menggambarkan "Negara Islam" dengan gambaran yang bercanggah dengan Islam.

     Perkataan dawlah dalam bahasa arab untuk menterjemahkan perkataan state dalam Bahasa Inggeris belum pernah digunakan oleh orang arab khususnya zaman permulaan Islam. Quran menggunakan perkataan dulah dalam konteks mal (kekayaan). Menurut Ibn al-Manzur yang menghimpun semua perkataan arab yang asli dalam karyanya Lisan al-Arab juga membuktikan perkataan dawlah tidak pernah digunakan oleh orang arab dengan pengertian state.

     Sekalipun tidak dapat dipastikan dengan jelas bila perkataan dawlah dengan pengertian state diperkenalkan kepada kaum muslimin, antara yang terawal menggunakan istilah ini ialah Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Ibn Khaldun pada 779 H atau sekitar abad ke-8 H. Sekalipun demikian, Ibn Khaldun mengasingkan pembahasan ad-dawlah (negara), al-mulk (kerajaan) dengan al-khilafah wa al imamah.

     Plato dan Aristotle tidak mentakrifkan state (negara), kecuali menerangkan gagasan umum tentang sebuah negara yang mereka idam-idamkan. Plato menerangkan, negara lahir sebagai akibat manusia yang saling memerlukan dan pembahagian kerja secara sosial. Sementara aristotle berpendapat, negara merupakan organisasi tubuh dengan desa2 dan keluarga sebagai komponennya.

     Mungkin kerana perkataan state mempunyai ciri2 pembahagian kekuasaan politik dan sebagainya, perkataan tersebut diterjemah kepada lafaz dawlah yang memiliki ciri2 al-udbah (penggiliran) dan al-ghalabah (kemenangan/kekuasaan). Dengan demikian, perkataan dawlah bukanlah perkataan yang dinyatakan oleh nas dan untuk mentakrifkannya tidak dapat berpandukan nas itu kecuali berpandukan realiti bahawa negara merupakan kumpulan manusia dengan ciri2nya.

     Sekalipun kekuatan (al-ghalabah) atau kekuasaan (al-sultah) dijalankan oleh orang tertentu, ia pasti bukan berasal dari seorang malainkan dari sekelompok manusia yang merupakan entiti atau struktur. Dengan realiti manusia dan tabiat kekuatan maka perkataan dawlah dapat ditakrifkan sebagai: Entiti dan struktur (kiyan) pentadbiran yang berfungsi menerapkan kumpulan pemahaman (mafahim), standard (maqayis) dan qana'ah diyakini dan diterima oleh umat.

     Takrifan ini merupakan realiti sebuah negara, ia boleh dipakai untuk negara kapitalis, sosialis mahupun Islam. Berdasarkan pemahaman, standard dan qana'ah inilah identiti sesebuah negara dapat ditentukan.

     Dengan demikian dapat dikatakan perkataan dawlah memang tidak terdapat dalam nas syarak tetapi tidak bererti keterangan berkenaan dengan realiti tersebut tidak ada dalam Islam kerana Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Yang benar, realiti yang dimaksudkan oleh perkataandawlah (negara) diterangkan dengan menggunakan perkataan yang unik, iaitu al -khilafah.

     Perkataan al-khilafah terdapat dalam hadis riwayat al-Bazzar:

"Sesungguhnya permulaan (urusan) agama kamu adalah bermula dengan kenabian dan rahmat, kemudian akan ada khilafah dan rahmat, kemudian akan ada kerajaan dan kesengsaraan (jabariah).

     Perkataan Khilafah dalam hadis di atas menunjukkan sistem pemerintahan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim juga menyatakan:

" Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, apabila para nabi itu wafat, mereka digantikan oleh nabi yang baru. Sedangkan setelahku, tidak ada lagi seorang nabi dan akan ada Khilafah yang banyak"

     Hadis ini menerangkan fasa pemerintahan yang pertama adalah pemerintahan dengan sistem kenabian tetapi setelah tidak ada lagi nabi yang diutus, sistem itu diteruskan oleh Khilafah (jamaknyakhulafa') iaitu orang yang menjawat jawatan pengurusi, al-khilafah. Juga difahami bahawa sistem yang diwariskan oleh nabi untuk menguruskan umatnya adalah sistem khilafah yang menjadi pewaris nabi dalam urusan pemerintahan dan bukannya kenabian. Ini kerana urusan kenabian itu merupakan lantikan Allah sedangkan masalah pemerintahan adalah perlantikan dari manusia.

     Ibn Khaldun menggunakan perkataan dawlah Islamiah (negara Islam) dengan perkataan dawlahyang disifatkan dengan sifat Islam untuk menyebut al-khilafah. Ini dapat difahami kerana perkataan dawlah itu bersifat umum meliputi Islam dan bukan Islam. Beliau membezakan siyasah aqliyyah (politik pemerintahan akal) dengan siyasah syr'iyah (politik dan pemerintahan syarak).

     Oleh kerana itu perkataan dawlah Islamiyyah (negara Islam) hanya mempunyai satu makna, iaitu al-khilafah sebagaimana maksud sarjana yang pertama menggunakan istilah ini. Sedangkan yang berlaku hari ini penggunaan perkataan "negara Islam" dengan makna selain al-khilafah merupakan kekeliruan sama ada ketidaktahuan tentang makna dawlah Islamiyyah atau kerana niat jahat untuk menipu umat Islam dari realiti sebenar.

     Perkataan dar al-Islam sesungguhnya merujuk kepada nas syarak iaitu as-sunnah. Untuk menjelaskan maksud penggunaan perkataan ini perlu diterangkan makna lafaz dar itu sendiri. Dari segi makna bahasa, lafaz dar bererti al-mawdi (tempat), kabilah dan sebahagian lagi dengan makna syarak (al-haqiqah as-as-syar'iyyah). Ada dua hadis yang menjadi perbincangan ahli fiqah dalam hal ini:

1. Hadis riwayat an-Nasai

"Dahulu Madinah adalah Dar Syirik (negeri kufur).

2. Hadis Riwayat Muslim

"Ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka memenuhi ajakan mu terimalah mereka, dan cegahlah (tanganmu) untuk memerangi mereka.Kemusdian ajaklah mereka untuk berhijrah dari negeri mereka (negeri kufur) kepada negeri kaum Muhajirin (negeri Islam) dan beritahukanlah kepada mereka, jika mereka melakukan yang berkenaan, mereka berhak memperolah hak dan kewajipan yang sama dengan kaum muhajirin".

     Kenyataan Rasulullah dalam nas yang pertama setelah Madinah menjadi Dar al Islam setelah wilayah itu menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dengan baginda SAW dan kaum muslimin memegang "keamanan" untuk urusan dalaman dan luaran. Rahsia perintah baginda memerintah orang yang telah memeluk Islam untuk berhijrah dari negeri mereka yang tidak menerapkan hukum Islam kepada negeri yang menerapkan hukum Islam (Madinah) adalah kerana mereka bukan pemegang keamanan di negeri mereka.

     Berdasarkan hadis diatas, ulama fikah menerangkan status dar al-Islam dengan dar-kufur dengan standard penerapan hukum Islam dan keamanan. Dapat disimpulkan perkataan daral-Islam berertibilad (negeri), wilayah atau daerah al-khilafah yang mempunyai kekuasaan yang merdeka dari semua bentuk pengaruh asing dalam mewujudkan keamanan dalam urusan dalaman dan luar dan menerapkan hukum Islam secara kaffah.

     Berdasarkan huraian diatas, didapati tidak wujudpun satu negara pada hari ini yang menepati realitiad-adwlah Islamiyyah atau al-Khilafah. Begitu juga ketika ini tidak wujud satu negeri atau wilayahpun yang menepati realiti yang dimaksudkan dar al-Islam (Negeri Islam). Yang ada hari ini hanyalah realiti yang dimaksudkan oleh perkataan bilad Islamiyyah.Wallahualam

Adaptasi dari jurnal Liwa' Ul Haq Bilangan 1, tulisan Hafidz Abdurrahman

Persepsi-Persepsi Berbahaya Terhadap Islam: Syiekh Abdul Qadim Zallum (Amir kedua Hizb Tahrir)

Terorisme:
Undang-undang berkaitan terorisme jelas tunduk kepada orientasi politik negara pembuatnya. Amerika melihat pembunuhan Indra Ghandi sebagai perbuatan teroris sementara pembunuhan Presiden Kennedy sebagai jenayah. Begitu juga gerakan revolutional Nikaragua (Zapatista) dan Tentera Pembebasan Ireland (IRA) apabila anggota gerakan ini ditangkap, diperlakukan sebagai tawanan perang menurut Protokol 1 dan Perjanjian Geneva. Berbeza pula layanannya terhadap gerakan Islam di Pakistan, Mesir, Algeria dan lain-lain. Dari sini, perjuangan mendirikan Khilafah sebagai melangsungkan Islam dalam kehidupan menjadi sasaran langsung polisi ini. Disini Islam menyediakan method khas dalam merialisasikan tujuan menerapkan Islam yang tertumpu kepada pertarungan pemikiran (ash-shira al fikri), perjuangan politik (al kifah as siyasi) serta menjauhkan diri dari penggunaan senjata- hakikatnya berpegang teguh kepada method syariat Islam, bukan kerana takut dicop sebagai pengganas.




Dialog Antara Agama:
Gagasan mencari titik temu antara agama yang ada semacam mereka satu agama baru untuk umat manusia. Mereka cuba mencari "kebenaran" yang dipandang relatif, yang menafikan sesiapa untuk memonopoli klaim kebenaran (truth claim). Kebenaran harus tunduk kepada kaedah demokrasi iaitu tunduk kepada pandangan majoriti kerana dipandang paling dekat dengan kebenaran. Hakikatnya, aqidah peradaban kapitalisme diasaskan dari aqidah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan)  jauh berbeza dari aqidah Islam yang mengimani Allah sebagai rob yang Maha Pencipta dan manusia wajib mengatur kehidupan mereka sesuai dengan ketentuan Allah. 


Prinsip Jalan Tengah:
Prinsip ini muncul setelah konfrantasi berdarah antara golongan agama dengan para pemikir di era kebangkitan Barat beratus tahun lalu. Kesepakatan yang dicapai ialah mengakui keberadaan agama untuk mengatur interaksi manusia dengan tuhan, tetapi agama tidak berhak mencampuri urusan kehidupan manusia dan diserah sepenuhnya kepada manusia. Dari sini munculnya aqidah bagi idealogi mereka yang digelar kapitalisme. Ditengah kaum muslimin pula, mucul konsep "wasatiah" yang dikatakan tidak berlebih-lebihan dan kononnya lebih adil. Faktanya, tidak ada konsep jalan tengah dalam Islam, sebab memang tidak pernah ada kompromi atau jalan tengah dalam nas dan hukum Islam sebaliknya segala hukum Islam itu teliti, terang dan jelas batas-batasnya. 

Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan RasulNya, dan melampaui batas-batas SyariatNya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, kekallah dia di dalamnya, dan baginya azab seksa yang amat menghina.

(An-Nisaa' 4:14)


 “Sekalipun jika diletakkan bulan di tangan kiri ku dan matahari di tangan kanan ku, namun untuk aku memberhentikan usaha dakwah ini tidak sama sekali. Aku akan teruskan sama ada aku berjaya atau mati dalam usaha ku ini”[Hadith Riwayat Al Baihaqi No:522].




Fundamentalisme:
Istilah ini muncul pada akhir abad ke-19 untuk menunjukkan sikap gereja terhadap ilmu pengetahuan dan falsafah moden serta sikap konsisten mereka terhadap ajaran Kristian. Gerakan Protestant adalah kalangan yang mula-mula menerima jolokan ini. Fundamentalisme hari ini merujuk kepada fahaman yang menentang arus kemodenan dan teknologi yang lahir dari idealogi kapitalisme. Maka, golongan ini dianggap berbahaya terhadap ketamadunan manusia. Apabila golongan yang dicop sebagai fundimentalis ini diseksa, ditangkap dan dibunuh, ia kelihatan sebagai wajar kerana golongan ini dikatakan menentang nilai kemanusiaan. Cop ini juga diberikan kepada mereka yang menentang perampas tanah kaum muslimin seperti Yahudi, Serbia dan Amerika. Selain itu, tujuan jangka masa panjangnya ialah menjauhkan kaum muslimin dari menghidupkan "Islam Politik" dalam bentuk negara dan sistem kehidupan. Hakikatnya, Islam itu satu ajaran menyeluruh dan mengatur kehidupan manusia dengan lengkap dan sesuai sepanjang zaman. Ia membatalkan ajaran samawi yang terdahulu dan sama sekali tidak sama dengan gerakan fundamentalis dari golongan kristian baik secara formal mahupun substantial. 


Globalisasi:
Perumpamaan perkataan globalisasi itu umpama jilbab di antara pakaian atau kuda trojan diantara kelengkapan perang. Istilah ini asalnya merujuk kepada satu atau beberapa pemain ekonomi yang bertujuan menglobalkan sesuatu. Misalnya dengan melaksanakan polisi memandang seluruh dunia sebagai pasaran untuk produk mereka. Mereka kemudiannya mengeluarkan produk di negara yang lebih murah kosnya. Namun perekembangan idea ini menyaksikan penjajahan bentuk baru dengan memperhambakan negara-negara mundur di bawah kekuasaan ekonomi negara kaya. Negara mundur menyambut baik kedatangan tenaga kerja asing, menggubal undang-undang untuk menyokong polisi itu, menswastakan perusahaan milik negara agar Barat dapat membelinya dan meyakini tidak ada alternatif lain diluar pilihan-pilihan tersebut untuk mengikut arus pembangunan global, atau kita dikatakan ketinggalan. Sungguh ini adalah serangan yang amat berbahaya tanpa menggunakan kedok agama sebagai perantara, tidak dapat dihindari dan lebih mengerikan

Dia lah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.

(At-Taubah 9:33)


Adaptasi dai kitab Mafahim Khatirah li diarbi al-Islam wa tarkizi al-Hadharati al-Gharbiyah, Syiekh Abdul Qadim Zallum 1419H/1998, keluaran: Hizbut Tahrir.

3 Teori Palsu Mengenai Kebangkitan Islam

1. Membina dawlah Islamiah satu persatu, kemudian bergabung membentuk dawlah Khilafah dengan skala global:

Ini adalah idea yang termasyhur di kalangan umat Islam di seluruh dunia yang merindukan kebangkitan Islam. Mereka punya kesedaran akan kewajipan menegakkan Khilafah, namun masih tercari-cari formula yang tepat (dan cepat) ke arah itu. Faktanya, mendirikan negara-negara Islam secara terpisah antara satu sama lain hanyalah melambatkan usaha kebangkitan secara global. Satu perkara yang tidak masuk akal sekiranya Malaysia sudahpun mendirikan negara Islam, tetapi terpaksa menunggu Indonesia, Syiria, Masir dan lain2 untuk turut sama menjadi negara Islam lalu sama-sama bergabung membentuk dawlah Khilafah. Faktanya, perkara "penyatuan global" ini tidak langsung termasuk dalam mimpi puak2 yang dikata pro Islam, dan meraih kekuasaan di wilayah masing-masing.  “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalin dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadaNyalah kalian akan dikumpulkan” [TMQ al-Anfal (8):24].

Keberhasilan meraih kekuasaan sekalipun melalui sistem taghut demokrasi yang ada yang menyimpang dari syarak hanya sahaja menciptakan pelbagai masalah yang memerlukan reformasi demi reformasi. Sebuah harakah Islam yang memenangi kekuasaan bersama sekutu kafir akan sahaja berdepan dengan pelbagai kesulitan yang mendesak untuk mereka berkompromi dalam banyak isu demi sekutu, jauh sekali memikirkan perkara penyatuan global, yang mewajibkan seluruh kaum muslimin bersatu di bawah naungan khilafah. Di Indonesia, meletakkan Gus Dur ke posisi tertinggi negara dengan harapan terbentuknya dawlah Islam juga hanya angan kosong apabila masalah demi masalah lain yang bertali arus timbul menyibukan umat dengan reformasi demi reformasi untuk pelbagai perkara. 

Idea negara-negara Islam yang kecil bergabung membentuk sebuah dawlah Khilafah juga sebenarnya memberi ruang yang cukup luas buat Kuffar Barat untuk memecahkan kesatuan yang cuba dibentuk. Negeri-negeri kecil yang lemah ini tidak mungkin mampu berdepan dengan Empayar Uncle Sam atau Eropah sendirian.... 

Perlu di ingatkan, perjuangan membentuk empayar global memerlukan perjuangan lokal. Seorang daie yang tinggal di sesuatu wilayah dan berdakwah di sekitar lingkugan hidupnya lebih berkesan berbanding disibukkan untuk usaha dakwah di tempat yang asing. Orang yang tinggal di Malaysia, adalah tidak munasabah untuk melakukan dakwah di Rusia atau di Pakistan, dengan hanya pergi berdakwah beberapa hari atau bulan, tetapi menghabiskan sebahagian besar hidupnya di kampung halaman dan menyepi dari dakwah. Perjuangan lokal dengan pemikiran yang global, menyeru kepada kesatuan yang global dengan mendirikan dawlah Khilafah, itu lah sahaja caranya dakwah yang berkesan dan sistemik untuk melihat kebangkitan yang hakiki umat Islam. 

2. Mendirikan dawlah Islam bermula dari individu, keluarga, masyarakat dan akhirnya negara:

Idea ini sekali imbas nampak intelek, realistik dan syarie. Namun penelitian yang lebih mendalam akan mengungkap ke dangkalan idea ini. Masyarakat adalah terdiri dari unsur Pemikiran, Perasaan dan Peraturan. Untuk mengubah masyarakat kita wajib mengubah ketiga unsur ini, atau ia hanya sekadar usaha yang gagal. Sesebuah masyarakat yang terdiri dari individu yang muslim, tetapi diatur dengan sistem kufur, tetap sahaja tergolong sebagai sebuah masyarakat kufur. Berbeza halnya dengan masyarakat kafir sebagai ahlul zimmi didalam dawlah Khilafah, yang tunduk kepada kekuasaan umat Islam dan kedaulatan syarak, maka mereka adalah masyarakat Islam. Rasulullah SAW mengikitraf warga kafir di dalam dawlah Madinah sebagai masyarakat Islam yang dilindungi sebagai kafir zimmi.

Argumentasi thoriqoh (keadah) mendirkan dawlah khilafah melalui konsep ini juga sungguh tidak masuk akal apabila difahami sistem yang taghut akan terus-menerus melahirkan individu yang rosak, keluarga yang rosak, dan masyarakat yang rosak. Katakanlah terdapat 2,3 keluarga di sebuah wilayah yang benar2 soleh, menjaga segala batas syarak sebaiknya, yang hidup di kalangan ratusan keluarga lain yang rosak agamanya, apakah keluarga yang soleh ini akan mampu mengubah individu2 dalam ratusan keluarga yang lain lalu menegakkan dawlah khilafah, dalam keadaan aturan yang berjalan tetap sahaja menciptakan lebih banyak individu dan keluarga yang rosak??? Jawapannya tentu sekali TIDAK!

3. Membina dawlah bermula dari pembinaan akhlak dan hati:

Ini gagasan paling dangkal dalam memahami proses perubahan masyarakat. Seandainya argumen seperti ini diterima, sepatutnya kita akan menerima idea seorang yang ingin membaiki sebuah pesawat mestilah seorang yang berakhlak baik sehingga mampu membaiki pesawat berbanding mencari orang yang mahir dengan ilmu teknikal pesawat untuk membaikinya. AKhlak tidak ada kaitan langsung dengan keupayaan membaiki pesawat. 

Perubahan akhlak dan hati tidak ada kaitan langsung dengan perubahan sistem hidup masyarakat. Masyarakat Hindu dan Budha yang memiliki kesopanan dan akhlak unversal yang baik, menjunjung kesopanan dan akhlak dan menerapkannya dalam kehidupan tetap saja disebut masyarakat kafir walaupun hatinya baik. Mengubah masyarakat tetap sahaja memerlukan perubahan ketiga perkara iaitu Pemikiran, Perasaan dan Peraturan yang ada ditengah masyarakat itu. Tidak dinafikan, umat Islam wajib berakhlak dengan aturan Islam dengan sebenar-benarnya, bukan sekadar ibadat semata-mata. Dalam kitab al-siyasah al-Islaam karangan Imam Ibnu Taimiyah beliau menukilkan Usaha mendirikan Imamah (Khilafah) sebahagian dari Islam dan sarana bertaqarrub kepada Allah adalah kewajipan. Taqarrub kepada Allah dalam hal kepimpinan yang dilakukan dengan cara mentaati Allah dan Rasul Nya adalah sebahagian taqarrub yang paling utama..."  

Adaptasi kitab Reformasi Vs Revolusi karangan Muhammad Mushthofa Ramadhan (2005 )